Dukung! Membangun Ekosistem Masyarakat Berpengetahuan Sebagai Prioritas Nasional.

400.000.000 gadget tersebar di Indonesia. Bayangkan banyaknya! Belum lagi sebanyak 800 juta chip Simcard mereka punya; yang menunjukkan bagaimana besarnya potensi masyarakat Indonesia dalam mengkonsumsi informasi setiap waktunya.

Dalam kesempatan doorstop pasca dibukanya Rakornas Perpustakaan Nasional, Tjahjo Kumolo, selaku Menteri Dalam Negeri, menekankan betapa literasi Indonesia tersebut lebih banyak berkutat di dunia maya. Potensi ini bisa dikembangkan ke arah positif jika dikelola dengan benar. Namun akan menjadi bencana jika dibiarkan tanpa perencanaan.

Suasana Rapat Koordinasi Nasional Bidang Perpustakaan R.I (Dok.Pri)

Mengutip hasil Sensus Data Perpustakaan oleh Perpustakaan Nasional RI tahun 2018, Mendagri menjelaskan bahwa 31 dari 34 provinsi di Indonesia telah memiliki Peraturan Daerah Bidang Perpustakaan. Kemudian dari 514 Kabupate/Kota, sebanyak 162 nya telah memiliki Peraturan Daerah Bidang Perpustakaan. Oleh karena itu, Kementeriannya telah menjalin kerjasama dengan Perpusnas untuk terus mendorong daerah yang belum memiliki Peraturan Daerah Bidang Perpustakaan, untuk segera menyusun peraturan tersebut, guna menjamin kepastian dan sustainable layanan perpustakaan di daerah sebagai salah satu urusan wajib pemerintah daerah.

Tjahjo pun memberikan penekanan kepada Kepala Daerah di seluruh Indonesia untuk megikuti perintahnya, yaitu :

1) Membentuk Dinas Perpustakaan bagi pemerintah yang belum membentuk hal tersebut,

2) Memperkuat struktur kelembagaan dan tata laksana perpustakaan kecamatan dan desa/kelurahan melalui peraturan perundang-undangan,

3) Mendorong penyelenggaraan Perpustakaan Umum pada tingkat provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan berjalan dengan baik,

4) Memacu pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, dengan membangun perpustakaan di wilayah tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan (3TP),

5) Optimalisasi pemanfaatan Nomor Induk Penduduk (NIK) pada e-KTP sekaligus sebagai Kartu Anggota Perpustakaan di seluruh wilayah Indonesia,

6) Mempercepat implemantasi MoU kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri dengan Perpustakaan Nasional RI bernomor 041/735/SJ 2/PKS/I/2019, tentang kerjasama dalam rangka koordinasi tugas dan fungsi lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Perpustakaan Nasional, khususnya dalam memperkuat kerangka regulasi, kelembagaan, ketenagaan, dan kualitas pengelolaan perpustakaan di daerah.

Tjahjo Kumolo, Mendagri, memberikan keterangan pers saat doorstop (Dok.Pri)


Pada tahun 2019 ini, perpustakaan masuk dalam program dan kegiatan Prioritas Nasional perihal "Penguatan Literasi untuk Masyarakat". Hal ini sejalan dengan pemberdayaan soft skill masyarakat Indonesia di tengah gencarnya kehadiran gadget dengan segala isu dan problematikanya. Sehingga, kehadiran perangkat teknologi di hadapan masyarakat dapat diberdayakan justru dapat meningkatkan standar sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, mandiri, dan mampu berdaya saing di era global.

Perpustakaan menjadi salah satu instrumen penting yang dapat digunakan untuk tujuan tersebut. Peran yang paling penting adalah perpustakaan mampu membangun sebuah ekosistem masyarakat berpengetahuan (knowledge based society).

Perpustakaan diharapkan mampu mengusung rencana strategi penguatan literasi masyarakat. Peran ini dapat dilaksanakan melalui transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Secara inklusi adalah hak masyarakat untuk mendapatkan layanan perpustakaan, di manapun mereka berada, dan pada kondisi apa pun.

Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial sendiri adalah hadirnya layanan perpustakaan sebagai ruang publik yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini berarti, dengan hadirnya perpustakaan secara merata di seluruh Indonesia bukan saja meningkatkan jumlah orang membaca buku, tetapi meningkatkan jumlah dokumentasi-dokumentasi daerah; karena pada dasarnya literasi bukan saja tentang kemampuan membaca, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat belajar tentang lingkungan sekitarnya.

Dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Bidang Perpustakaan yang diselenggarakan pada 14 - 16 Maret 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Muhammad Syarif Bando, selaku kepala Perpusnas R.I, menyampaikan dalam sambutannya tentang Indonesia sebagai negara dengan jumlah infrastruktur perpustakaan terbanyak ke dua setelah India. Indonesia kini memiliki 164.610 perpustakaan, sedangkan India memiliki 323.605 perpustkaan. 

Muhammad Syarif Bando juga sangat bahagia dengan kehadiran lebih dari 3000 peserta Rapat Kerja Nasional. Padahala, ia mengakui hanya menyebar 600 undangan saja. Hal ini memiliki dua makna : 1) Dukungan Kemendagri yang sangat besar untuk menciptakan antusias ini, dan 2) Menunjukkan bahwa kepedulian akan literasi Indonesia menjadi sedemikian masif. Semoga perihal ini menjadi pertanda baik menuju masyarakat Indonesia yang berpengetahuan dan sejahtera.

Komentar

Mporatne mengatakan…
Keren kartu perpustakaan sudah terhubung dengan e-KTP . Jadi tidak perlu banyak banyak bawa kartu atau ketinggalan kartu ktp
hungryworm__ mengatakan…
numpang share ya min ^^
Bosan tidak tahu mau mengerjakan apa pada saat santai, ayo segera uji keberuntungan kalian
hanya di D*E*W*A*P*K
dengan hanya minimal deposit 10.000 kalian bisa memenangkan uang jutaan rupiah
dapatkan juga bonus rollingan 0.3% dan refferal 10% :)

Postingan Populer